Facebook Facebook Twitter TwitterYoutube Youtube             

UNDP Siaran Pers - Ekonomi Kuat Asia Selubungi Dampak Lonjakan Harga Minyak terhadap Masyarakat MiskinLaporan UNDP mengurutkan negara menurut <I>Oil Price Vulnerability Index</I> yang baru

Ekonomi Kuat Asia Selubungi Dampak Lonjakan Harga Minyak terhadap Masyarakat Miskin
Laporan UNDP mengurutkan negara menurut Oil Price Vulnerability Index yang baru

Bangkok, 25 Oktober 2007 – Walaupun ekonomi di kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan mengalami pertumbuhan, harga minyak mentah yang terus melonjak mengancam nasib masyarakat miskin di kawasan ini yang mencapai jutaan jiwa dan menjadikan mereka semakin terperangkap dalam kemiskinan, demikian menurut laporan yang diterbitkan pada hari ini oleh Program Pembangunan PBB (UNDP). Laporan yang bertajuk Overcoming Vulnerability to Rising Oil Prices: Options for Asia and the Pacific itu mengingatkan bahwa dengan melonjaknya harga minyak mentah hingga angka US$ 85 per barel, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat miskin bisa menjadi pertanda akan timbulnya efek yang lebih besar.

Masa kritis yang dialami kawasan Asia Pasifik ini membuka peluang bagi negara-negara untuk “merancang ulang kebijakan mereka di bidang keamanan energi nasional dan keamanan energi rumah tangga,” demikian laporan itu. Laporan itu menawarkan sejumlah pilihan kebijakan untuk mengurangi kerentanan nasional terhadap lonjakan harga di masa mendatang dan untuk melindungi kepentingan masyarakat miskin.

UNDP menyiapkan laporan ini karena “ada bukti bahwa harga minyak mentah yang meningkat itu mulai memperlihatkan taringnya, dan yang paling merasakannya adalah tingkat pendapatan dan kehidupan masyarakat miskin di kawasan ini,” tulis Hafiz Pasha, Asisten Administrator UNDP merangkap Direktur UNDP untuk Kawasan Asia Pasifik, di dalam kata pengantar.

Wawancara untuk bahan laporan dengan masyarakat miskin pedesaan di China, India, Indonesia, dan Lao PDR menyingkap bahwa lonjakan harga minyak mentah mulai memperlambat pembangunan manusia dan, dalam beberapa kasus, menjadikannya bergerak mundur. Antara 2002-5, kepala-kepala rumah tangga yang diwawancarai mengalami kenaikan harga yang tajam di mana rata-rata mereka membayar lebih 74 persen untuk kebutuhan energi. Ini mencakup lebih 171 persen untuk bahan bakar memasak, lebih 120 persen untuk transportasi, lebih 67 persen untuk listrik, dan lebih 55 persen untuk bahan bakar penerangan.

Dari antara mereka yang diwawancarai, banyak yang melaporkan mereka terpaksa beralih ke jenis bahan bakar yang lebih rendah kualitasnya seperti kayu bakar, residu pertanian, dan briket kotoran sapi. Mereka yang terkena dampak kenaikan tarif listrik dan mengalami gangguan suplai listrik bahkan hidup tanpa listrik dan hidup dalam kegelapan. Menurut survei yang diselenggarakan untuk laporan, lantaran tidak mampu membayar ongkos bis, beberapa yang tinggal di desa-desa yang terpencil terpaksa berjalan kaki ke pusat kesehatan atau sekolah terdekat. Tren-tren seperti ini berujung pada “pendakian turun pada tangga energi” yang memiliki implikasi yang besar terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat miskin. “Kurang mampu untuk menyekolahkan anak-anak dengan layak, kurang mampu untuk bekerja karena lingkungan rumah yang tidak sehat, dan tidak mampu memakai transportasi untuk meraih peluang memperoleh pendapatan tambahan, banyak di antara masyarakat miskin yang memprihatinkan masa depan mereka,” kata laporan itu.

Negara-negara yang peka terhadap harga minyak mentah

Selain intensitas minyak (oil intensity) dan volume minyak yang harus diimpor, kerentanan nasional terhadap kenaikan harga minyak mentah juga bergantung pada ketahanan suatu ekonomi. Untuk memperlihatkan kerentanan relatif negara-negara di kawasan Asia Pasifik, laporan itu menyajikan oil price vulnerability index (OPVI). OPVI memuat variabel-variabel yang menunjukkan kekuatan ekonomi, kinerja ekonomi, dan sejauh mana suatu negara melandaskan pertumbuhannya pada konsumsi minyak.

Oil price vulnerability index yang baru bisa dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengawasi faktor-faktor kritis yang bisa menandakan timbulnya masalah seandai terjadi lonjakan harga minyak mentah,” kata Nandita Mongia, Penasihat Regional UNDP bidang Energi. “Indeks ini bisa menjadi semacam lampu tanda bahaya yang memperingatkan perlu diambilnya langkah-langkah tertentu, yang tergantung pada lonjakan harga minyak mentah.”

Berdasarkan OPVI, maka negara yang paling tidak rentan adalah Iran yang diikuti oleh China dan Malaysia. Di ujung bawah daftar terdapat negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih lemah, kinerja ekonomi yang lebih rendah, dan kebergantungan yang tinggi pada minyak seperti Maldiva, Vanuatu, dan Kambodia.

Menurut laporan, Filipina lebih peka terhadap kenaikan harga minyak mentah daripada Indonesia, Myanmar, Malaysia, atau Thailand. Hal ini antara lain karena Filipina lebih intensif dalam mengimpor minyak. Timor-Leste berpendapatan rendah dan sering digoncang ketidakstabilan politik, namun negara ini memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam yang besar dan karena itu, untuk jangka panjang, tidak terlalu peka.

Pada umumnya, negara-negara Kepulauan Pasifik sangat peka terhadap kenaikan harga minyak mentah. Mereka adalah pasar-pasar yang kecil dan terpencil dan harus menanggung biaya transportasi kapal yang lebih tinggi. Yang kurang peka adalah negara-negara yang berukuran lebih besar seperti Samoa dan Papua New Guinea. Papua New Guinea adalah pengekspor minyak, sementara Samoa mempunyai pasar BBM yang efisien dan kinerja ekonomi yang lebih kuat.

Kebijakan untuk masa depan harga minyak mentah yang tidak menentu

Laporan itu menjabarkan pilihan-pilihan yang digolongkan dalam lima kategori umum:

  • Mengelola risiko harga minyak mentah – Mencakup antara lain kebijakan penetapan harga, target subsidi, dan ikhtiar finansial
  • Meningkatkan suplai minyak – Meningkatkan eksplorasi dan pengeboran minyak, meningkatkan kapasitas penyulingan, meragamkan sumber suplai, dan menyelenggarakan barter
  • Mengekang permintaan minyak – Meningkatkan efisiensi di sektor transportasi, industri, dan pertanian
  • Bersiap siaga menghadapi keadaan darurat – Membangun cadangan strategis dan merencanakan peransuman
  • Meragamkan BBM – Ini bisa berarti mulai menggunakan lebih banyak batu bara, tapi bagi banyak negara ini mengandung makna untuk mulai melirik sumber daya yang terbarukan, terutama dalam kaitannya dengan desentralisasi akses ke energi.
Di dalam laporan dimuat usulan pengurutan solusi-solusi tersebut di atas berdasarkan pelbagai skenario harga minyak mentah.

Melindungi kepentingan masyarakat miskin

“Salah satu bentuk diversifikasi BBM yang paling menjanjikan adalah memanfaatkan sumber energi yang terbarukan secara lebih baik,” kata laporan ini. Ini bisa berupa sumber energi tenaga air yang berskala kecil, biomassa, solar, dan panas bumi serta bahan bakar hayati (biofuel) untuk transportasi. Dalam beberapa kasus energi terbarukan berskala kecil “adalah pilihan yang paling murah bagi masyarakat miskin.” Salah satu alternatif baru bahan bakar hayati adalah jarak pagar, tumbuhan semak berkayu yang menurut laporan memiliki laju pertumbuhan yang cepat, tahan kekeringan, dan hidup bahkan di lahan tandus sekalipun. Teknologinya sedang berkembang pesat namun mesti dimanfaatkan secara hati-hati dan bijak lantaran dampak sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa ditimbulkannya.

Laporan itu menyebutkan bahwa kebijakan untuk membantu masyarakat miskin sebaiknya mencakup pemberian akses ke sumber kayu yang berkelanjutan, kompor solar atau biogas, LPG, dan gas alam pipa. Selain itu disebutkan juga bahwa subsidi bertarget bisa ditawarkan dalam bentuk uang tunai, kupon, atau kartu pintar. Tarif transportasi bersubsidi bisa membantu rumah tangga miskin dalam mengakses transportasi umum yang terjangkau. Pengembangan bioetanol dan biodiesel bisa mendorong produksi pertanian di desa dan menciptakan lapangan kerja yang berjalan seiring dengan perencanaan pemanfaatan lahan. Pada saat yang bersamaan laporan ini juga memperingatkan ihwal masalah ketahanan pangan yang mulai muncul dan kemungkinan timbulnya dampak lingkungan hidup oleh perkebunan-perkebunan biofuel.

Laporan itu mengusulkan dibentuknya Asia-Pacific Compensatory Oil Finance Facility yang ditopang lewat obligasi yang diterbitkan untuk pasar-pasar modal regional dan internasional, yang dilengkapi dana hibah dari donor. Lembaga tersebut, yang ditujukan bagi negara-negara yang paling terbelakang dan berpendapatan rendah, bisa dalam jangka pendek mendongkrak likuiditas suatu negara untuk membantu negara itu mengatasi neraca pembayaran atau defisit fiskal lantaran mahalnya biaya impor minyak. Pada jangka menengah, lembaga itu juga membantu negara membiayai perubahan-perubahan struktural untuk mengurangi intensitas minyak pada perekonomian negara itu. Sebagian dari bantuan finansial itu bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan peningkatan akses ke energi untuk masyarakat miskin.

* * *

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:

Cherie Hart, cherie.hart@undp.org, 662 288 2133 (office), 66 81 918 1564 (cell)
Nandita Mongia, nandita.mongia@undp.org; 662 288 2260 (office), 66 81 371 4032 (cell)


UNDP adalah jaringan pembangunan dunia dibawah PBB. UNDP mempromosikan perubahan dan menyediakan akses ke pengetahun, keahlian dan sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat untuk memajukan kehidupannya.
Share |