Facebook Facebook Twitter TwitterYoutube Youtube             

Pejabat Gubernur Aceh Membuka Konsultasi Publik Mengenai "Cetak Biru"

Aceh, 2 Maret 2005 - Ratusan orang berkumpul di Universitas Syah Kuala, Aceh, pada hari Selasa (1/3) untuk pertemuan pertama dalam rangkaian konsultasi publik mengenai rencana pemerintah membangun masa depan Aceh. Dokumen pembangunan Aceh yang dikenal dengan sebutan "Cetak Biru" ini didukung oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Pejabat Gubernur Aceh, Abubakar, membuka acara yang telah diumumkan secara luas di media-media lokal sebelumnya sebagai wahana terbuka bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pandangan-pandangan mereka.

Dalam sambutan pembukaannya, Pejabat Gubernur Abubakar mengucapkan terima kasih kepada UNDP atas kerjasama erat dalam sebuah kemitraan dengan pemerintah lokal. UNDP menyediakan pendanaan sebesar $250,000 untuk membantu proses konsultasi ini, yang berasal dari program tata pemerintahan. Uang ini akan digunakan untuk penyelenggaraan konsultasi, termasuk perjalanan para pejabat ke dan dari kabupaten-kabupaten di Aceh, juga ke dan dari Jakarta. Dana ini juga akan digunakan untuk membiayai sebuah kantor sekretariat lengkap bagi badan perencanaan pembangunan tingkat propinsi.

Selain itu, sejumlah penasihat teknis yang didanai oleh UNDP dan Bank Dunia akan bekerjasama dengan pemerintah.

Proses konsultasi ini dirancang untuk memungkinkan masyarakat Aceh mengutarakan pandangan-pandangan mereka kepada pihak pemerintah, agar Cetak Biru yang dihasilkan merupakan dokumen yang benar-benar representatif dan demokratis.

"Yang paling penting adalah untuk 'mempersatukan'," demikian kata Pak Abubakar, dalam sebuah wawancara dengan UNDP. "Banyak orang mempunyai ide-ide tentang bagaimana membangun kembali Aceh, tetapi kita perlu menyusunnya menjadi satu kesimpulan. Ini adalah tugas yang sangat berat."

Dalam ajang konsultasi ini, siapa saja yang ingin berbicara harus menyampaikan pandangan atau usulannya kepada sebuah panel yang terdiri dari anggota kelompok kerja Pemerintah perancang Cetak Biru tersebut, dan sejumlah ahli dari masyarakat setempat. Setiap hari, konsultasi akan membahas bidang kebijakan yang berbeda.

Di antara banyaknya sumbangan pemikiran dalam diskusi hari pertama yang membicarakan masalah tata ruang adalah pertanyaan kontroversial tentang dapat-tidaknya dibuat satu zona bebas bangunan sepanjang dua kilometer di pantai Aceh. Pandangan ini disampaikan oleh seorang ahli seismologi dan ahli geologi. Dokumen Cetak Biru ini akan diterbitkan pada tanggal 28 Maret.

Wawancara lengkap dengan Pak Abubakar dapat diakses di website UNDP Indonesia.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi:
JAKARTA: Mieke Kooistra di mieke.kooistra@undp.org atau telfon +62 21 314-0081 HP +62 (0) 811 193072
BANDA ACEH: Imogen Wall di imogen.wall@undp.org atau HP +62 (0)811 806821

* * *

Catatan untuk editor:

Dokumen Cetak Biru untuk masa depan Aceh sedang disusun oleh sepuluh kelompok kerja pertama di bawah naungan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Sekumpulan kelompok kerja kedua sedang bekerja di Banda Aceh melalui Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Masing-masing kelompok kerja menghadapi bidang kebijakan yang berbeda. Bidang kebijakan yang dipertimbangkan mencakup Keamanan dan Rekonsiliasi, Lingkungan Hidup, Infrastruktur, Ekonomi dan Pekerjaan, Institusi, Masalah Sosial/Budaya, Hukum, Pertanggungjawaban dan Tata Pemerintahan, Keuangan dan Perencanaan Tata Ruang.

Tahap pertama dari proses konsultasi akan berlangsung selama sembilan hari. Ini akan diikuti oleh serangkaian konsultasi di seluruh propinsi, yang akan meminta pandangan dari pemimpin-pemimpin tingkat kabupaten dan desa/kelurahan.

Cetak Biru ini merupakan kumpulan proposal-proposal Pemerintah untuk pembangunan kembali daerah-daerah Aceh yang terkena dampak tsunami, dalam jangka panjang. Dalam dokumen ini ditetapkan landasan untuk semua pekerjaan rehabilitasi selanjutnya di propinsi Aceh.

UNDP mendukung proses konsultasi sebagai bagian dari dukungannya kepada rehabilitasi Aceh jangka panjang, serta komitmennya kepada tata pemerintahan yang baik.

* * *

Program Pekerjaan untuk Pendapatan (Cash-for-Work Programme) telah meletakkan banyak dasar bagi pekerjaan UNDP di Aceh sejak tsunami, dan terbukti cukup berhasil. Sekitar 1.870 warga yang tidak memiliki mata pencaharian saat ini dipekerjakan untuk menangani tugas penting seperti pembersihan puing reruntuhan. Program ini dalam waktu dekat akan dikembangkan lebih luas supaya mencakup 13.000 warga lain. Target akhir adalah mempekerjakan 30.000 warga Aceh di bawah skema yang sama.

UNDP adalah jaringan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di seluruh dunia. UNDP mendukung perubahan dan membantu negara-negara dengan jalan memberi akses kepada pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan warga untuk memajukan taraf kehidupan mereka.

Informasi terakhir tentang upaya tanggap darurat tsunami UNDP terdapat di: http://www.undp.org/bcpr/ atau http://www.undp.or.id/tsunami/.
 

 

Share |